TANGGUNG JAWAB KONSELOR DAN KODE ETIK BK DI SEKOLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur.

(UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Masing- masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

¨Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan individu dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling.  Konselor adalah pengampu layanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa saja yang merupakan tanggung jawab konselor?

2.      Apa saja kode etik BK disekolah?

C.    Tujuan Penulisan

1.    Untuk mengetahui tanggung jawab konselor

2.    Untuk mengetahui kode etik BK di sekolah

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Tanggung Jawab Konselor

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Pernyataan ini mengandung implikasi bahwa dalam sistem pendidikan nasional, konselor mempunyai standar kualifikasi yang sejajar yang jelas sebagaimana profesi lain seperti guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Sebagai suatu profesi, konselor memiliki tanggung jawab yang merupakan hal yang penting dan prasyarat dasar dalam menjalankan profesi sebagai konselor.

Tenaga inti (dan ahli) dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling ialah konselor. Konselor inilah yang mengendalikan dan sekaligus melaksanakan berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu konselor menjadi “pelayan” bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya  bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan-tujuan  perkembangan masing-masing peserta didik  sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kaitannya dengan tujuan yang luas itu, konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik atau siswa saja (sebagai sasaran utama layanan), melainkan juga dengan berbagai pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian tujuan itu, yaitu sejawat (sesama konselor, guru, dan personal sekolah lainnya), orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Kepada mereka itulah konselor menjadi “pelayan” dan tanggung jawab dalam arti yang penuh dengan kehormatan, dedikasi, dan keprofesionalan.

1.      Tanggung jawab konselor kepada siswa, yaitu bahwa konselor :

a)      Memiliki keawajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik;

b)      Memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa (kebutuhann yang menyangkut pendidikan, jabatan/pekerjaan, pribadi, dan sosial) dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa;

c)      Memberi tahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki  bantuan bimbingan dan konseling;

d)      Tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja;

e)      Menjaga kerahasiaan data tentang siswa;

f)        Memberi tahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi;

g)      Menyelenggarakan pengungkapan data secara  tepat dan memberi tahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti;

h)      Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan professional;

i)        Melakukan referral kasus secara tepat.

j)        Mengenal keadaan dan persoalan peserta didik, karena hal itu merupaan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan

2.      Tanggung jawab konselor kepada orang tua, yaitu bahwa konselor :

a)        Menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa;

b)        Memberi tahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan  yang dijaga secara teguh;

c)        Menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa;

d)       Memperlakukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara yang sebaik-baiknya;

e)        Menyampaikan informasi (tentang siswa dan orang tua) hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tuanya.

3.      Tanggung jawab konselor kepada sejawat, yaitu bahwa konselor :

a)        Memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiankawanan;

b)        Mengembangkan hubungan kerja sama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksismum;

c)        Membangun kesadaran tentang perlunya asa kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat;

d)       Menyediakann informasi yang tepat, objektif, luas dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa;

e)        Membantu proses alih tangan kasus.

f)         Mengadakan upgrading bagi tenaga petugas, yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, mendiskusikan masalah dalam pekerjaan dengan teman sejawat.

4.      Tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor :

a)        Mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa;

b)        Mengenal keadaan sekolah yang dialayani dengan sedalam-dalamnya, meliputi: kesiapan sekolah untuk menerima dan memanfaatkan pelayanan semacam ini secara formal atau informal, tradisi sekolah, kekuatan atau kelemahan dari sekolah, dll

c)        Memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah;

d)       Mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat;

e)        Membantu pengembangan :

·      Kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;

·       Program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan kebutuhan siswa dan masyarakat;

·      Proses evaluasi dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi sekolah  pada umumnya (fungsi bimbingan dan konseling, kurikulum dan pengajaran, dan pengelolaan/administrasi)/

f)         Bekerjasama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat  demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat, tanpa pamrih.

5.      Tanggung jawab konselor kepada diri sendiri, yaitu bahwa konselor :

a)     Berfungsi (dalam layanan bimbingan dan konseling) secara profesional dalam batas-batas kemampuannya serta menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tersebut;

b)     Menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien

c)     Memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi, dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien;

d)     Selalu mewujudkan prakarsa demi peningkatan dan pengembangan pelayanan professional melalui dipertahankannya kemampuan professional konselor, dan melalui penemuan-penemuan baru.

6.      Tanggung jawab konselor kepada profesi, yaitu bahwa konselor :

a)     Bertindak sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi;

b)     Melakukan penelitian dann melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan konseling;

c)     Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah, maupun dalam lingkungan nasional;

d)     Menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan dan konseling serta kebijaksanaan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling;

e)     Membedakan dengan jelas mana pernyataan yang bersifat pribadi dan mana pernyataan yang menyangkut profesi bimbingan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling.

Selain seperti yang diuraikan diatas dalam literatur lain disebutkan bahwa tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasikan diskusi dan seskali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik.

B.    Kode Etik BK di Sekolah

Kode Etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional , propinsi, dan kebupaten/kota (Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab II, Pasal 2)

Kode etik juga merupakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik bagi sesuatu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri, sekalipun tetap ada kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan. Kita mengetahui bahwa para dokter mempunyai kode etik, para guru mempunyai kode etik, bahkan tukang becakpun mempunyai kode etik tersendiri.

Dengan adanya kode etik di dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik dan diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia di mana bimbingan dan konseling  masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan.

Di dalam makalah ini dikemukakan beberapa kode etik dalam bimbingan dan konseling diharapkan paling tidak dapat memberikan suatu garis yang dapat menolong di dalam memberikan bimbingan dan konseling. Antara lain sebagai berikut:

1.       Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.

2.      Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Karena itu pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang serta tanggung jawab yang bukan wewenang serta tanggung jawabnya.

3.      Oleh karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang maka seorang pembimbing harus:

·           Dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya

·           Menunjukkan sikap hormat kepada klien

·           Menghargai sama terhadap bermacam-macam klien. Jadi di dalam menghadapi klien pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama.

·           Pembimbing menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan klien.

4.       Pembimbing tidak diperkanankan:

·           Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih.

·           Menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

·           Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien.

·           Mengalihkan klien pada konselor lain tanpa persetujuan klien.

5.       Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan atau di luar keahliannya ataupun di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling.

6.      Pembimbing haruslah selalu menyadari akan tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan penLgabdian sepenuhnya

7.      Pembimbing dapat menguasai dirinya dalam arti berusaha untuk mengerti kekurangan-kekurangannya  dan prasangka-prasangka yang ada pada dirinya yang dapat mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan yang akan diberikan serta merugikan klien.

8.      Pembimbing mempunyai dan memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib serta percaya pada paham hidup sehat

9.      Pembimbing terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan padanya, dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional

10.   Pembimbing memiliki sifat tanggung jawab baik terhadap lembaga, orang-orang yang dilayaninya maupun profesinya.

Kode-kode etik seperti dikemukakan di atas itu mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya apabila hendak mencapai tujuan bimbingan dan konseling sebaik-baiknya.

Ø  Pelanggaran terhadap kode etik

Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yg terkait. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sangsi yang mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik ABKIN sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab X, Pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1)  Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat propinsi dibentuk DEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA.

(2)  Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyai fungsi pokok:

·           Menegakkan penghayatan dan pengalaman Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.

·           Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar atau Pengurus Daerah ABKlN atau adanya perbuatan melanggar Kode Etik Bimbingan dan Konseling oleh Anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggungjawab.

·           Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling.

A.     Bentuk Pelanggaran

1.  Terhadap Konseli

a.  Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli

b.   Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis).

c.   Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.

d.  Kesalahan dalam melakukan pratik profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).

2.    Terhadap Organisasi Profesi

a.   Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.

b.    Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok).

3.     Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang Terkait

a.  Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan)

b.  Melakukan referal kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli.

B.    Sangsi Pelanggaran

Konselor wajib mematuhi kode etik profesi Bimbingan dan Konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sangsi sebagai berikut.

1.    Memberikan teguran secara lisan dan tertulis

2.    Memberikan peringatan keras secara tertulis

3.      Pencabutan keanggotan ABKIN

4.     Pencabutan lisensi

5.    Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang.

C.    Mekanisme Penerapan Sangsi

Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum diatas maka mekanisme penerapan sangsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.    Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat

2.    Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik di tingkat daerah

3.    Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif  ringan maka penyelesaiannya dilakukan oleh dewan kode etik di tingkat daerah.

4.     Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat.

5.    Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dewan kode etik daerah terbukti kebenarannya maka diterapkan sangsi sesuai dengan masalahnya.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Sebagai suatu profesi, konselor memiliki tanggung jawab yang merupakan hal yang penting dan prasyarat dasar dalam menjalankan profesi sebagai konselor. konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik atau siswa saja (sebagai sasaran utama layanan), melainkan juga dengan berbagai pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian tujuan itu, yaitu sejawat (sesama konselor, guru, dan personal sekolah lainnya), orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional , propinsi, dan kebupaten/kota

Dengan adanya kode etik di dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik dan diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia di mana bimbingan dan konseling  masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan.

B.     Saran

kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan didalam pembuatan makalah ini. oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari dosen pemimbing maupun dari pembaca budiman, atas kritik dan saran nantinya  kami ucapkan terima kasih.