BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan
nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan
kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur.
(UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).
Masing- masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan
konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan
kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang
menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.
¨Konteks tugas konselor berada dalam
kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan
individu dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan
yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud
adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu
layanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal
dan nonformal.
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja
yang merupakan tanggung jawab konselor?
2. Apa saja
kode etik BK disekolah?
C. Tujuan
Penulisan
1. Untuk
mengetahui tanggung jawab konselor
2. Untuk
mengetahui kode etik BK di sekolah
BAB II
PEMBAHASAN
A. Tanggung
Jawab Konselor
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat
6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai
salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong
belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Pernyataan ini
mengandung implikasi bahwa dalam sistem pendidikan nasional, konselor mempunyai
standar kualifikasi yang sejajar yang jelas sebagaimana profesi lain seperti
guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan
instruktur. Sebagai suatu profesi, konselor memiliki tanggung jawab yang merupakan
hal yang penting dan prasyarat dasar dalam menjalankan profesi sebagai
konselor.
Tenaga inti (dan ahli) dalam bidang
pelayanan bimbingan dan konseling ialah konselor. Konselor inilah yang
mengendalikan dan sekaligus melaksanakan berbagai layanan dan kegiatan
bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas
dan tanggung jawabnya itu konselor menjadi “pelayan” bagi pencapaian tujuan
pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan
tercapainya tujuan-tujuan perkembangan masing-masing peserta didik
sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kaitannya dengan tujuan yang luas
itu, konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik atau siswa saja
(sebagai sasaran utama layanan), melainkan juga dengan berbagai pihak yang
dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian tujuan itu, yaitu sejawat
(sesama konselor, guru, dan personal sekolah lainnya), orang tua, dan
masyarakat pada umumnya. Kepada mereka itulah konselor menjadi “pelayan” dan
tanggung jawab dalam arti yang penuh dengan kehormatan, dedikasi, dan
keprofesionalan.
1.
Tanggung jawab konselor kepada siswa, yaitu
bahwa konselor :
a)
Memiliki keawajiban dan kesetiaan utama dan
terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik;
b)
Memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan
siswa (kebutuhann yang menyangkut pendidikan, jabatan/pekerjaan, pribadi, dan
sosial) dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap
siswa;
c)
Memberi tahu siswa tentang tujuan dan
teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan ataupun prosedur yang
harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling;
d)
Tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai
tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor
saja;
e)
Menjaga kerahasiaan data tentang siswa;
f)
Memberi tahu pihak yang berwenang apabila ada
petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi;
g)
Menyelenggarakan pengungkapan data
secara tepat dan memberi tahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan
cara sederhana dan mudah dimengerti;
h)
Menyelenggarakan layanan bimbingan dan
konseling secara tepat dan professional;
i)
Melakukan referral kasus secara tepat.
j)
Mengenal keadaan dan persoalan peserta
didik, karena hal itu merupaan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
membuat program bimbingan
2. Tanggung jawab konselor
kepada orang tua, yaitu bahwa konselor :
a)
Menghormati hak dan tanggung jawab orang
tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat
dengan orang tua demi perkembangan siswa;
b)
Memberi tahu orang tua tentang peranan
konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh;
c)
Menyediakan untuk orang tua berbagai
informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya
untuk kepentingan perkembangan siswa;
d) Memperlakukan informasi
yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara
yang sebaik-baiknya;
e)
Menyampaikan informasi (tentang siswa dan
orang tua) hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut
tanpa merugikan siswa dan orang tuanya.
3. Tanggung jawab konselor
kepada sejawat, yaitu bahwa konselor :
a)
Memperlakukan sejawat dengan penuh
kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiankawanan;
b)
Mengembangkan hubungan kerja sama dengan
sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling
yang maksismum;
c)
Membangun kesadaran tentang perlunya asa
kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya
konsultasi sejawat;
d) Menyediakann informasi
yang tepat, objektif, luas dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani
masalah siswa;
e)
Membantu proses alih tangan kasus.
f)
Mengadakan upgrading bagi tenaga petugas,
yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, mendiskusikan masalah dalam
pekerjaan dengan teman sejawat.
4. Tanggung jawab konselor
kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor :
a)
Mendukung dan melindungi program sekolah
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa;
b)
Mengenal keadaan sekolah yang dialayani
dengan sedalam-dalamnya, meliputi: kesiapan sekolah untuk menerima dan
memanfaatkan pelayanan semacam ini secara formal atau informal, tradisi sekolah,
kekuatan atau kelemahan dari sekolah, dll
c)
Memberitahu pihak-pihak yang bertanggung
jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah,
personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah;
d) Mengembangkan dan
meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi
kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat;
e)
Membantu pengembangan :
·
Kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik
untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;
·
Program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan
kebutuhan siswa dan masyarakat;
·
Proses evaluasi dalam kaitannya dengan
fungsi-fungsi sekolah pada umumnya (fungsi bimbingan dan konseling,
kurikulum dan pengajaran, dan pengelolaan/administrasi)/
f)
Bekerjasama dengan lembaga, organisasi, dan
perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan
siswa, sekolah dan masyarakat, tanpa pamrih.
5.
Tanggung jawab konselor kepada diri
sendiri, yaitu bahwa konselor :
a) Berfungsi (dalam
layanan bimbingan dan konseling) secara profesional dalam batas-batas
kemampuannya serta menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan
fungsi tersebut;
b) Menyadari kemungkinan
pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien
c) Memonitor bagaimana diri
sendiri berfungsi, dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan
segala sesuatu kemungkinan merugikan klien;
d) Selalu mewujudkan
prakarsa demi peningkatan dan pengembangan pelayanan professional melalui
dipertahankannya kemampuan professional konselor, dan melalui penemuan-penemuan
baru.
6.
Tanggung jawab konselor kepada profesi,
yaitu bahwa konselor :
a) Bertindak sedemikian
rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi;
b) Melakukan penelitian
dann melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan
konseling;
c) Berpartisipasi secara
aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di
tempatnya sendiri, di daerah, maupun dalam lingkungan nasional;
d) Menjalankan dan
mempertahankan standar profesi bimbingan dan konseling serta kebijaksanaan yang
berlaku berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling;
e) Membedakan dengan jelas
mana pernyataan yang bersifat pribadi dan mana pernyataan yang menyangkut
profesi bimbingan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh implikasinya
terhadap pelayanan bimbingan dan konseling.
Selain
seperti yang diuraikan diatas dalam literatur lain disebutkan bahwa tanggung
jawab konselor adalah untuk menstimulasikan diskusi dan seskali menyimpulkan
apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak
melangkah terlalu jauh dari topik.
B. Kode Etik
BK di Sekolah
Kode Etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman,
dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan,
profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi
antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.
Kode Etik Bimbingan
dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku
profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota
profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib
dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional ,
propinsi, dan kebupaten/kota (Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab II, Pasal 2)
Kode etik juga merupakan
ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja
yang berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan.
Kode etik bagi sesuatu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan
pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri, sekalipun tetap ada
kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan. Kita mengetahui
bahwa para dokter mempunyai kode etik, para guru mempunyai kode etik, bahkan
tukang becakpun mempunyai kode etik tersendiri.
Dengan adanya kode etik di dalam bimbingan
dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik
dan diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia di mana
bimbingan dan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung
ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa
akibat yang tidak menyenangkan.
Di dalam makalah ini dikemukakan beberapa
kode etik dalam bimbingan dan konseling diharapkan paling tidak dapat
memberikan suatu garis yang dapat menolong di dalam memberikan bimbingan dan
konseling. Antara lain sebagai berikut:
1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang
jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh
prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.
2. Pembimbing harus
berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya,
dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Karena itu pembimbing
jangan sampai mencampuri wewenang serta tanggung jawab yang bukan wewenang
serta tanggung jawabnya.
3. Oleh karena pekerjaan
pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang maka seorang
pembimbing harus:
·
Dapat memegang atau menyimpan rahasia klien
dengan sebaik-baiknya
·
Menunjukkan sikap hormat kepada klien
·
Menghargai sama terhadap bermacam-macam
klien. Jadi di dalam menghadapi klien pembimbing harus menghadapi klien dalam
derajat yang sama.
·
Pembimbing menghormati harkat pribadi,
integritas dan keyakinan klien.
4. Pembimbing tidak diperkanankan:
·
Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli
atau tidak terlatih.
·
Menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
·
Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin
akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien.
·
Mengalihkan klien pada konselor lain tanpa
persetujuan klien.
5. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain
di luar kemampuan atau di luar keahliannya ataupun di luar keahlian stafnya
yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling.
6. Pembimbing haruslah
selalu menyadari akan tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan penLgabdian
sepenuhnya
7. Pembimbing dapat
menguasai dirinya dalam arti berusaha untuk mengerti
kekurangan-kekurangannya dan
prasangka-prasangka yang ada pada dirinya yang dapat mengakibatkan rendahnya
mutu pelayanan yang akan diberikan serta merugikan klien.
8. Pembimbing
mempunyai dan memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib
serta percaya pada paham hidup sehat
9. Pembimbing
terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan padanya, dalam hubungannya
dengan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional
10. Pembimbing
memiliki sifat tanggung jawab baik terhadap lembaga, orang-orang yang
dilayaninya maupun profesinya.
Kode-kode etik seperti dikemukakan di atas
itu mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang tidak dapat
dilepaskan satu dari yang lainnya apabila hendak mencapai tujuan bimbingan dan
konseling sebaik-baiknya.
Ø Pelanggaran terhadap
kode etik
Konselor wajib
mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode
etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap
kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yg
terkait. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sangsi yang
mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik ABKIN
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab X, Pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
(1) Pada organisasi tingkat nasional
dan tingkat propinsi dibentuk DEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN
KONSELING INDONESIA.
(2) Dewan Pertimbangan Kode Etik
Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1)
mempunyai fungsi pokok:
·
Menegakkan penghayatan dan pengalaman Kode
Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
·
Memberikan pertimbangan kepada Pengurus
Besar atau Pengurus Daerah ABKlN atau adanya perbuatan melanggar Kode Etik
Bimbingan dan Konseling oleh Anggota setelah mengadakan penyelidikan yang
seksama dan bertanggungjawab.
·
Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam
perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling.
A. Bentuk
Pelanggaran
1. Terhadap
Konseli
a.
Menyebarkan/membuka
rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli
b.
Melakukan perbuatan asusila (pelecehan
seksual, penistaan agama, rasialis).
c.
Melakukan tindak
kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
d.
Kesalahan dalam
melakukan pratik profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).
2. Terhadap Organisasi
Profesi
a. Tidak
mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
b. Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan
organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok).
3. Terhadap
Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang Terkait
a.
Melakukan tindakan
yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan)
b.
Melakukan referal
kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli.
B. Sangsi
Pelanggaran
Konselor wajib mematuhi kode etik profesi Bimbingan
dan Konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan
dan Konseling maka kepadanya diberikan sangsi sebagai berikut.
1. Memberikan
teguran secara lisan dan tertulis
2. Memberikan
peringatan keras secara tertulis
3.
Pencabutan keanggotan ABKIN
4. Pencabutan lisensi
5. Apabila
terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak
yang berwenang.
C. Mekanisme
Penerapan Sangsi
Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum
diatas maka mekanisme penerapan sangsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan
pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat
2. Pengaduan
disampaikan kepada dewan kode etik di tingkat daerah
3. Apabila
pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan maka penyelesaiannya dilakukan
oleh dewan kode etik di tingkat daerah.
4. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk
verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat.
5. Apabila
berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dewan kode etik daerah
terbukti kebenarannya maka diterapkan sangsi sesuai dengan masalahnya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai suatu profesi, konselor memiliki
tanggung jawab yang merupakan hal yang penting dan prasyarat dasar dalam
menjalankan profesi sebagai konselor. konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik atau siswa saja
(sebagai sasaran utama layanan), melainkan juga dengan berbagai pihak yang
dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian tujuan itu, yaitu sejawat
(sesama konselor, guru, dan personal sekolah lainnya), orang tua, dan
masyarakat pada umumnya.
Kode Etik Bimbingan
dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku
profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota
profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi
tingkat nasional , propinsi, dan kebupaten/kota
Dengan adanya kode etik di dalam bimbingan
dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik
dan diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia di mana
bimbingan dan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung
ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa
akibat yang tidak menyenangkan.
B. Saran
kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak
terdapat kesalahan dan kekurangan didalam pembuatan makalah ini. oleh karena
itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari
dosen pemimbing maupun dari pembaca budiman, atas kritik dan saran
nantinya kami ucapkan terima kasih.
